JAKARTA – “Dalam lima tahun terakhir, pembangunan nasional menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi nasional tumbuh dengan stabil dan mencapai 5,17 persen pada 2018. Kemiskinan menurun secara konsisten dan mencapai tingkat terendah, yaitu 9,66 persen pada September 2018. Tingkat pengangguran juga terus menurun, mencapai 5,34 persen pada Agustus 2018,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, forum tahunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi arah prioritas pembangunan nasional satu tahun ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun non pemerintah, serta untuk menajamkan dan sinkronisasi program/kegiatan Prioritas Nasional (PN) antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Tugas penyusunan RKP 2020 ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana selain dilakukan proses perencanaan secara top-down, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban melakukan proses perencanaan bottom-up dan partisipatif melalui forum Musrenbangnas 2019 pada 9-14 Mei 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Musrenbangnas 2019 dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, para Bupati/Walikota, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pertama, di Musrenbangnas 2019 diluncurkan Visi Indonesia 2045. Pada 2045, Indonesia akan menuju negara berpendapatan tinggi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbesar ke-5 di dunia. Indonesia juga akan memiliki Sumber Daya Manusia
(SDM) yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), ekonomi yang maju dan berkelanjutan; pembangunan merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat, dan bersih.
Visi Indonesia 2045 menjadi panduan mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan melalui empat pilar utama, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menekankan pada percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan Iptek dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan menekankan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup, (3) Pemerataan Pembangunan menekankan pada percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, pemerataan pembangunan wilayah, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan menekankan pada demokrasi substantif, reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi, politik luar negeri bebas aktif, serta penguatan ketahanan dan keamanan.
Menuju Indonesia 2045 dan sesuai dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menuju “Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 difokuskan pada: (1) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; (2) membangun karakter bangsa; (3) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (4) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (5) memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dan (7) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mengarusutamakan upaya untuk pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
“Dengan agenda tersebut, pada tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat menjadi rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan terus menurun, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Menteri Bambang. Hal terbaru kedua, tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan dilanjutkan penyusunan RPJMN 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 berpedoman pada Tahap Keempat RPJPN Pertama (2005-2025), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKP 2020 dan RAPBN 2020. Dengan terbentuknya Kabinet setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, penyempurnaan terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dilakukan paling lama tiga bulan setelah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). RPJMN yang nantinya disahkan sebagai Perpres dapat menjadi acuan bagi perubahan RKP 2020 dan APBN-P Tahun 2020. Hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan peran dari seluruh pelaku pembangunan, tidak hanya pemerintah. Untuk itu, RPJMN disusun dengan memperhatikan dukungan non pemerintah seperti swasta, BUMN dan komponen pembangunan lain. Sejalan dengan Visi Indonesia 2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 tersebut diarahkan untuk menuju “Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”.
Hal baru ketiga, penyusunan RKP 2020 yang merupakan penjabaran tahun pertama RPJMN 2020-2024 dan untuk pertama kalinya di tahun ini dilaksanakan piloting Musrenbang Online untuk membahas usulan daerah, sebagai bentuk inovasi pelaksanaan Musrenbangnas yang lebih efektif dan efisien. Tema RKP tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional (PN), yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, (2) Konektivitas dan Pemerataan, (3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Lima Prioritas Nasional ini didukung K/L melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, serta didukung pemerintah daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah menurut pembagian urusan wajib dan urusan pilihan.
Penyusunan RKP 2020 tetap menitikberatkan perkuatan pelaksanaan Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), melalui penajaman prioritas, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan integrasi berbagai sumber pendanaan. “Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari belanja K/L, belanja non-K/L, transfer ke daerah, dan sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui BUMN,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam laporan pembukaan Musrenbangnas 2019. Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan tersebut, pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal. Sementara itu, untuk penajaman pembangunan daerah, penyusunan arah pengembangan wilayah yang semula berbasis pulau pada RKP 2019 menjadi berbasis provinsi pada RKP 2020.
Penghargaan Pembangunan Daerah 2019
Dalam Musrenbangnas 2019, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Penilaiannya kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. PPD 2019 diberikan kepada 3 provinsi terbaik, 3 kabupaten terbaik dan 3 kota terbaik, serta 1 penghargaan khusus. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.Penghargaan pembangunan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada para pemenang, diikuti dengan pemberian arahan sekaligus membuka Musrenbangnas 2019 serta meluncurkan Visi Indonesia 2045.
Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2019
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi:
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Sumatera Selatan
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten:
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Temanggung
- Kabupaten Tabanan
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:
- Kota Semarang
- Kota Denpasar
- Kota Makassar
Kategori Penghargaan Khusus Pembangunan Infrastruktur Daerah Skema KPBU:
Kota Semarang
Dalam rangkaian acara pembukaan Musrenbangnas 2019 dan untuk menjabarkan secara lebih detail arah kebijakan pemerintah ke depan, dilaksanakan Sesi High Level Plenary Talkshow yang melibatkan Menteri Kabinet Kerja. High Level Plenary Sesi Menko, antara lain: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. High Level Plenary Sesi Pembangunan Manusia, antara lain: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, TekNologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri PAN dan RB. High Level Plenary Sesi Percepatan Pembangunan, antara lain Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perhubungan. Dalam sesi tersebut disampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan masing-masing sektor dalam mempercepat upaya pembangunan diseluruh pelosok Indonesia, dan ditutup Wakil Presiden Republik Indonesia.
