“Dari 65 yang diperiksa, 49 kontainer di antaranya sudah reekspor sementara sisanya dalam proses,” kata Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah non B3 KLHK, Ahmad Gunawan Widjaksono di Jakarta, Rabu.
Pihaknya menyatakan terus berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk menyelesaikan ratusan kontainer lainnya yang berisi limbah impor. Karena, dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan bila tidak ditangani dengan baik.
Achmad mengatakan KLHK juga tidak bisa memastikan kapan ratusan kontainer tersebut direekspor ke negara asalnya karena harus berkoordinasi dengan Bea dan Cukai.
“Saya kurang tau pasti tapi itu kewenangannya teman-teman Bea Cukai bukan KLHK,” ujar dia.
Menurut Ahcmad, para importir di Tanah Air yang masih tergantung dengan limbah impor sebagai bahan baku, sebaiknya memanfaatkan bank sampah yang ada. Karena, selain menguntungkan masyarakat lokal, peredaran limbah B3 juga dapat diantisipasi dengan mudah.
“Harusnya memaksimalkan sampah yang ada di dalam negeri sebagai contoh bank sampah,” katanya.
Terkait target zero impor sampah dari luar negeri, Achmad menilai hal itu akan sulit dicapai dalam waktu singkat. Namun, tidak tertutup kemungkinan apabila importir Tanah Air mampu mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain.
Ia menambahkan selama periode April hingga Agustus 2019, KLHK menemukan 318 kontainer berisi sisa material plastik tercampur limbah B3.
“Total ada 882 kontainer berisi skrap plastik dan skrap kertas, namun baru 772 yang diperiksa dan 318 di antaranya mengadung limbah B3,” katanya.
Sebanyak 318 kontainer berisi sisa material plastik tercampur limbah B3 tersebut harus segera direekspor pemerintah ke negara asalnya agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan.
Ratusan kontainer berisi sampah plastik yang sudah terkontaminasi limbah B3 tersebut diamankan petugas dari berbagai daerah yaitu Pelabuhan Batu Ampar, Batam sebanyak 186 kontainer dan di Kawasan Berikat Banten 132 kontainer.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
