Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 mendapatkan tugas tambahan untuk melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi beberapa infrastruktur strategis, diantaranya Stadion Manahan Kota Surakarta, Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan Pasar Johar Kota Semarang. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018.

Pelaksanaan konstruksi ketiga infrastruktur tersebut dimulai dan ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan para penyedia jasa, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Turut menyaksikan penandatanganan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Eggartiasto Lukita, dan Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Menteri Basuki mengatakan, seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019 dan harus dipastikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat mutu, dan tepat manfaat. Hal ini penting untuk memberikan layanan infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat dan lebih berkualitas bagi bangsa dan negara.

Baca juga  KPK menjelaskan konstruksi perkara suap distribusi gula PTPN III

“Saya ingin para mitra dapat memberi contoh kepada pelaksana di daerah bagaimana melakukan pembangunan yang baik sesuai dengan kaidah, terutama untuk penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan keamanan kerja termasuk lingkungan sekitarnya. Saya akan terus mengawasi soal K3 ini,” jelas Menteri Basuki.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pada sidang kabinet Presiden memerintahkan agar pembangunan fisik seperti pasar dan sarana pendidikan dilakukan oleh ahlinya, yaitu Kementerian PUPR. “Bukti yang paling nyata adalah pembangunan venue-venue Asian Games yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tetapi dengan kualitas prima. Hal ini tidak akan terwujud kalau tidak dikerjakan oleh ahlinya, yaitu Pak Menteri Basuki dan seluruh jajaran di Kementerian PUPR,’’ ujar Menteri Enggar. [majalahagraria.today]