Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, Senin (24/9) di Lapangan Upacara Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional Tahun 2018 ini mengangkat tema “Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran” yang bermakna tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun negara.
Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki amanah besar untuk mewujudkan sumber daya agraria, pertanahan dan tata ruang yang baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas rencana tata ruang, dan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil yang hadir sebagai pembina upacara memberikan pesan lewat sambutannya, “Kementerian ATR/BPN sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah. Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Penerapan layanan terintegrasi ke dalam Online Single Submission juga sudah dimulai untuk layanan Izin Lokasi, Pertimbangan Teknis Pertanahan, Informasi Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. Diharapkan layanan ini bisa dilaksanakan secara elektronik.
Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan dalam upaya mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, Pemerintah telah mencanangkan Program Reforma Agraria. Berkenaan dengan permasalahan dan sengketa pertanahan yang dihadapi, Pemerintah telah menyiapkan Program Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia.
“Diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar semua pada tahun 2025,” ujar Sofyan A. Djalil.
Pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing Nasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud.
“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang selama ini telah bekerja erat dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Juga terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN. Akhirnya, saya mengucapkan Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, semoga Tuhan meridhoi kita semua dalam menjalankan amanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
