Pemerintah Jokowi-JK menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk menstimulus pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa tahun ini pemerintahan telah mencatatkan prestasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur, karena percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi-JK. Ada tujuh langkah strategis yang diterapkan Kementerian PUPR agar percepatan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Pertama, keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Strategi kedua menurut Lana adalah meningkatan dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan readiness criteria (kriteria kesiapan) yang menjadi tanggung jawab daerah. Strategi ketiga yang diterapkan Kementerian PUPR menurut Lana adalah pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional menjadi satu kesatuan sistem yang memerlukan sinkronisasi prioritas

pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian PUPR juga memiliki strategi yang keempat untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tepat waktu, yakni meningkatkan komitmen antarapusat dan daerah demi keberlanjutaninfrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR.

Strategi yang kelima yang dapat dilakukan adalah peningkatan peran daerah dalam meningkatkan kualitas pemrograman diantaranya melaluiperencanaan, penyiapan dan penetapanlokasikegiatan yang signifikan sehingga dapat berdampak terhadap kawasan prioritas. Strategi keenam yakni mendorong kreatifitas dan inovatif pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan diluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset, khususnya setelah tahap konstruksi, menjadi strategi yang ketujuh untuk mencapai program infrastruktur PUPR tepat sasaran dan tepat waktu.

Untuk jangka pendek beberapa pembangunan yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR ke depan seperti pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah, Kawasan Perbatasan Kalimantan Dan Nusa Tenggara Timur, dan Jalan Trans Papua. Program kerakyatan menurut juga menjadi bagian dari fokus pembangunan infrastruktur sektor PUPR seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Jembatan Gantung, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),

Baca juga  Christopher Rungkat hadapi ganda Spanyol pada putaran pertama US Open

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW),Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program prioritas yang tak kalah penting adalah pembangunan dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan, pembangunan berbasis kawasan strategis, dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah committed seperti program multiyear. Pembangunan infrastruktur PUPR kedepan, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui pembangunan wilayah dan perkotaan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersifat padat karya. Melalui program itu Pemerintah memberikan porsi besar bagi masyarakat untuk aktif di pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. “Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (5/1/2018).

Basuki menyebut alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja Rp 11,24 triliun. Gaji dibayarkan setiap harinya mencapai Rp 2,4 triliun untuk semua tenaga kerja yang masuk di program padat karya. “Upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 11,24 triliun,” jelas Basuki.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp 11,24 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program padat karya sebagian besar mencakup sektor Sumber Daya Air seperti percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas). Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengungkapkan mulai minggu ketiga Januari 2018 ini Kementerian PUPR akan melaksanakan proyek padat karya di 12 kabupaten yang tersebar di 10 Provinsi.

Baca juga  Presiden Tinjau Persiapan Atlet Pencak Silat Menjelang Asian Games 2018

12 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Muko-muko di Bengkulu, Musi Rawas di Sumatera Selatan, Lampung Tengah di Lampung, Kota Serang di Banten, Majalengka di Jawa Barat, Sragen, Grobogan, dan Cilacap di Jawa Tengah, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara.