Jakarta – Pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. “Tentu prioritasnya daerah-daerah di kota-kota besar,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan sambutan pada acara Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/11).

Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan ada beberapa Kotamadya dan Kabupaten di Indonesia yang sudah terdaftar tanahnya secara lengkap. “Diantaranya Solo dan Magelang di Jawa Tengah, lalu ada Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Tahun depan, Insyaallah, seluruh wilayah Provinsi Bali sudah terdaftar,” kata Sofyan A. Djalil.

“Tahun depan juga, Insyaallah, dengan dukungan Gubernur, tanah di seluruh DKI Jakarta sudah terdaftar semuanya,” lanjut Sofyan A. Djalil.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, jika seluruh tanah sudah terdaftar tentu akan lebih mudah menerbitkan sertipikatnya. “Selain itu yang bersengketa, dapat kita selesaikan, yang kurang dokumennya bisa kita selesaikan, yang kurang pas letak tanahnya, bisa kita cocokkan,” ujar Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi atensi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyukseskan program PTSL. “Saya sangat berterimakasih atas dukungan Gubernur DKI Jakarta serta jajarannya yang sudah mendukung program ini,” kata Sofyan A. Djalil.

Baca juga  Penantian Panjang Masyarakat Kabupaten Kupang Dapatkan Sertipikat Tanah

Pada acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh PTSL. “Untuk itu Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran 120 miliar rupiah untuk Tahun Anggaran 2018 serta 64 miliar rupiah untuk Tahun Anggaran 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan sertipikasi bidang tanah di Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur mengatakan lagi yakni selain digunakan untuk proses sertipikasi tanah, anggaran tersebut juga digunakan untuk biaya operasional pendukung, monitoring, evaluasi dan administrasi.