Bandung – Sebelum tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan 500.000 sampai 1.000.000 sertipikat tanah dan membagikannya ke masyarakat. Namun, saat ini penyertipikatan tanah telah menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi-JK.
“Oleh sebab itu, target BPN untuk menerbitkan sertipikat tanah tiap tahun naik,” ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2017-2020 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/3).
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penting sekali masyarakat memiliki sertipikat tanah karena sertipikat tanah dapat menjamin hak atas tanah milik masyarakat. “Selain itu, dapat memberikan akses ke perbankan,” ujar Sofyan A. Djalil.
Mempunyai akses ke perbankan, menurut Sofyan A. Djalil, artinya memberikan _financial inclusion_ sehingga tanah tersebut tidak menjadi aset mati/dead asset. “Masyarakat bisa memanfaatkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini bunganya hanya 7 persen untuk modal usaha,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa percepatan sertipikasi tanah-tanah milik masyarakat dikarenakan baru sedikit masyarakat yang memegang sertipikat tanah. “9 juta akan kami daftarkan pada tahun ini sehingga masyarakat bisa memperoleh sertipikat dan target utamanya 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/LS).
