Berharap "buah" dari kerja keras lima tahun menggenjot investasi

Berharap "buah" dari kerja keras lima tahun menggenjot investasi
Berdasarkan capaian yang ada, sepanjang 2014 hingga semester pertama 2019, investasi telah menyerap 5,46 juta tenaga kerja.

Jakarta ((Feed)) – Sepanjang 2014-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus berupaya menggenjot investasi masuk ke Indonesia.

Perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan ditunjukkan dari “blusukan” Presiden Jokowi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Oktober 2014, sepekan setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2014-2019.

Dari “blusukan” ke BKPM itu, diketahui bahwa proses perizinan investasi di Indonesia masih sangat lambat karena belum terintegrasi dalam satu pintu.

iklan

Atas dasar itulah,  pada Januari 2015, resmi diluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor BKPM di mana investor tak perlu lagi keluar masuk kementerian/lembaga untuk memperoleh perizinan investasi.

Tidak berhenti di situ, pemerintah kemudian terus menggulirkan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah investor menanamkan modal di Tanah Air.

Kebijakan-kebijakan itu antara lain memberikan kemudahan percepatan importasi mesin/peralatan bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi yang merealisasikan investasinya; layanan perizinan tiga jam; hingga digitalisasi dokumen perizinan.

Di tengah upaya-upaya tersebut, salah satu jalan paling signifikan untuk menggaet investor adalah melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Paket Kebijakan Ekonomi XVI terkait deregulasi Daftar Negatif Investasi (DNI) ditekan pada peningkatan porsi kepemilikan melalui penanaman modal asing (PMA) menjadi maksimum 100 persen bagi sejumlah bidang usaha.

Revisi DNI menjadi salah satu hal yang menarik bagi investasi asing karena selama ini mereka tidak bisa leluasa masuk dan menanamkan modal di sektor-sektor tertentu.

Tak berakhir di situ, sejak 2018 pemerintah juga meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

OSS mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan efisien.

Setelah setahun, berdasarkan data sepanjang 9 Juli 2018 hingga 29 Agustus 2019, jumlah registrasi akun OSS mencapai 704.084 atau rata-rata 1.688 per hari. Aktivasi akun mencapai 654.889 atau rata-rata 1.570 per hari.

Izin usaha yang terbit sebanyak 559.993 atau rata-rata 1.342 per hari. Izin komersial atau operasional mencapai 449.603 atau rata-rata 1.078 per hari.

Investasi untuk kesejahteraan

Poin penting mengapa pemerintahan Jokowi-JK fokus untuk menggenjot investasi masuk ke Indonesia, salah satunya yakni untuk mendukung pembangunan di segala sektor.

Investasi diyakini akan mampu mendorong tumbuhnya industri yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia yang populasinya besar.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan pemerintah juga mendorong masuknya investasi berkualitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

    Komentar Anda

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Pariwara

    Index Berita