Dari tanggal 2 hingga 3 Desember 2018 di Hotel Anvaya, Kuta Bali telah diselenggarakan acara ‘Workshop Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) No 14: Menuju Pembangunan Kelautan Berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Bappenas, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang S. Brodjosumantri, dan jajarannya. Diundang hadir dan berpatisipasi penuh pada acara ini adalah para wakil berbagai Kementerian dan Lembaga terkait (KKP, Dishidros AL, LIPI, dll), pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se Indonesia, para saintis dan akademia di bidang kelautan dan perikanan dari seluruh Indonesia, LSM yang bergerak di bidang konservasi kelautan dan perikanan berkelanjutan dan para pemerhati masalah kelautan.
Tujuan Workshop ini adalah untuk memberi masukan kepada Bappenas yang tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. RPJM yang akan datang akan mendapat inspirasi dari beberapa dorongan inisiatif global yang mana Indonesia juga terlibat aktif.
Inisiatif global yang menginspirasi RJPM yang akan datang adalah Sustainable Development Goal (SDG, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjnutan), Low Carbon Development Indonesia Initiative (LCDI Initiative, atau Inisiatif Pembangunan Rendah Carbon Indonesia).
Khusus untuk sektor perikanan dan konservasi kelautan tujuan nomor 14 dari SDG akan menjadi inspirasi utama. Dalam Workshop ini bebagai indikator utama di tingkat global diterjemahkan di tingkat nasional dan kemudian diterjemahkan dalam rencana kegiatan tahunan. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc., Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, mengatakan, “Pembangunan kita di masa depan akan didorong agar pencapaiannya sejalan dengan indikator SDG. Beberapa indikator global akan diadaptasi agar lebih sesuai dengan konteks keindonesaan, namun pada prinsipnya kita menuju pada pencapaian SDGs”.
Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinspirasi oleh SDG 14 harus diarahkan agar mendorong tercapainya penangkapan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapainya dunia riset dan akademik harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kendala untuk mencapai hal ini ada pada keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi.
Untuk mendorong hal ini Ketua LIPI menyampaikan, “Dana riset harus digunakan secara efisien, kita harus melakukan sharing resources, membangun sinergi. Koordinasi antar lembaga penelitian harus makin ditingkatkan”.
Memperhatikan bahwa sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan kecil, perhatian terbesar harus diarahkan pada mereka. Perhatian kepada nelayan kecil akan memungkinkan dalam sekali kayuh berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diraih.
Mendorong pembangunan perikanan berkelanjutan yang terfokus pada nelayan kecil bisa mendorong pencapaian goal nomor 14 (kehidupan bawah air) dan sekaligus mencapai tujuan nomor 1 (pengurangan kemiskinan) dan tujuan nomor 2 (peniadaan kelaparan).
Untuk tujuan ini, Askabul Kijo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa “Di provinsi kami telah dibuat Perda yang melindungi nelayan, utamanya nelayan kecil, dan pada Perda terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kami telah mengalokasikan 0-2 mil laut sebagai kawasan yang dikhususkan bagi nelayan kecil”
Untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan besar ini, banyak dana yang diperlukan. Hingga saat ini untuk keperluan konservasi dana publik baik di tingkat pusat, daerah dan bahkan dengan dukungan LSM masih hanya mencukupi 20% dari yang dibutuhkan.
Untuk ini Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutkan, “Di masa depan harus dicari model pendanaan yang inovatif dan kreatif. Belajar dari berbagai negara dan model pembiayaan, perlu diusahakan adanya sebuah mekanisme pembiayaan yang melibatkan pihak swasta, filantropi, investor, dan berbagai skema pembiayaan seperti sukuk, bond/obligasi bisa digunakan untuk mendorong pembangunan kelautan dan peerikanan. Hanya dengan cara itu, keterbatasan pembiayaan dapat diatasi”.