Agraria.today – Perdebatan mengenai pembangunan Papua kembali mengemuka, kali ini melalui isu kelapa sawit. Namun sesungguhnya yang sedang diuji bukanlah satu komoditas, melainkan cara negara membaca kebijakan publik dalam menimbang sawit dan hutan melalui perspektif kepentingan publik, Environmental, Social, and Governance (ESG), serta Governance, Risk, and Compliance (GRC). Pertanyaannya bukan semata apakah pembangunan dipahami sebagai percepatan ekonomi, melainkan apakah ia dirancang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan yang tahan uji dalam jangka panjang.
Papua bukan sekadar ruang kosong yang menunggu diisi investasi. Ia adalah lanskap hidup yang utuh, mencakup dimensi ekologis, sosial, kultural, serta kearifan lokal, yang telah menopang kehidupan masyarakat adat selama generasi. Karena itu, pembangunan di Papua tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan generik. Ia menuntut kehati-hatian negara, bukan sebagai bentuk keraguan, melainkan sebagai wujud tanggung jawab kenegaraan.
Penerapan prinsip kehati-hatian berarti memastikan bahwa setiap keputusan strategis, terutama yang menyentuh hutan dan tanah, diambil dengan kesadaran penuh atas risiko dan konsekuensi lintas generasi. Dalam konteks Papua, kehati-hatian bukanlah penghambat pembangunan, melainkan prasyarat agar pembangunan benar-benar melayani kepentingan publik serta mencegah terjadinya salah arah dan salah kelola.
Mandat Negara dan Prinsip Kehati-hatian sebagai Etos Tata Kelola
Dalam kerangka negara kesejahteraan, pembangunan adalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Papua mengingatkan bahwa kepentingan publik tidak pernah tunggal. Ia mencakup pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan martabat warga.
Hutan Papua bukan sekadar tutupan lahan. Ia adalah fondasi kehidupan, pangan, kesehatan, tata air, sekaligus identitas terdalam masyarakat. Karena itu, kebijakan yang bersinggungan dengan hutan harus diperlakukan sebagai keputusan filosofis, sosiokultural, dan strategis, bukan administratif semata. Di sinilah disiplin tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi sangat penting.
Kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC) membantu negara menjaga keseimbangan tersebut. Governance memastikan arah, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness atau keadilan dan kewajaran dalam pengambilan keputusan. Risk management memastikan seluruh konsekuensi dipahami sejak awal melalui risk intelligence system berbasis data empiris dan historis yang objektif dan akurat. Compliance memastikan seluruh proses berjalan secara wajar dalam koridor hukum dan keadilan publik. Dalam kerangka ini, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan sekadar komitmen normatif, melainkan menjadi tolok ukur keberlanjutan kebijakan pembangunan. Pada level prinsip, negara perlu memiliki Risk Appetite Framework pembangunan sebagai batas risiko yang secara sadar ditetapkan agar manfaat ekonomi tidak berkonflik secara tidak wajar dengan biaya sosial, kultural, dan ekologis yang terlalu mahal.
Sawit, Analisis Risiko–Imbal Hasil, dan Disiplin Risk Intelligence System Berbasis Data
Kelapa sawit telah memberi kontribusi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Fakta ini patut diakui secara proporsional. Namun kebijakan publik yang matang tidak berhenti pada manfaat semata, melainkan menimbang secara utuh keseluruhan profil risiko, ekonomi, ekologis, sosio-kultural, reputasional, dan institusional, yang melekat pada setiap pilihan pembangunan.
Karena itu, setiap wacana mengenai sawit di Papua menuntut analisis risk–return atau risk–performance jangka panjang yang berbasis data yang kuat, objektif, dan dapat diuji. Kehati-hatian terwujud ketika keputusan tidak diambil semata karena “bisa”, tetapi karena dinilai feasible, appropriate, dan sustainable dalam batas toleransi risiko yang secara sadar dapat diterima. Manfaat jangka pendek tidak boleh menutup mata terhadap risiko jangka panjang yang berpotensi membebani generasi mendatang.
Setiap wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keunikan dan karakter yang tidak dapat diseragamkan. Papua, dengan segala kekhasannya, menghadirkan konteks yang memerlukan perhatian khusus. Struktur kepemilikan tanah adat, keterikatan masyarakat dengan hutan sebagai ruang hidup, serta posisinya sebagai benteng hutan hujan terakhir Indonesia menjadikan risiko kebijakan berbasis ekspansi lahan secara inheren lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap pilihan pembangunan, termasuk apabila di kemudian hari terdapat opsi pengembangan kelapa sawit, perlu lahir secara bijak sebagai kehendak yang wajar dari Bumi Papua sendiri, tumbuh sejalan dengan aspirasi masyarakatnya, dan tetap diletakkan dalam kerangka kebangsaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks inilah, kehati-hatian negara perlu diterjemahkan ke dalam suatu Risk Intelligence System yang bekerja secara sistemik dan berkelanjutan. Sistem ini menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Risk Appetite Framework dalam pembangunan Papua. Kerangka ini mencakup penetapan Risk Appetite sebagai batas tingkat risiko yang secara ideal bersedia diterima untuk mencapai tujuan pembangunan; Risk Tolerance sebagai ruang deviasi risiko yang masih dapat diterima dan dikendalikan ketika terjadi perubahan kondisi yang meningkatkan risiko dalam batas kewajaran; serta Risk Capacity atau Risk Bearing Capacity sebagai batas maksimum risiko yang sama sekali tidak boleh dilampaui, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya serta kompetensi negara dalam menanggung risiko ekstrem yang mungkin timbul. Dengan kerangka tersebut, keputusan pembangunan tidak lagi bersifat reaktif atau sektoral, melainkan lahir dari kecerdasan risiko yang terukur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik jangka panjang.
Legitimasi Sosial, Semangat Pembebasan, dan Prinsip TARIF
Pembangunan tidak hidup dari legalitas formal saja. Ia memerlukan legitimasi sosial. Papua adalah bagian dari Ibu Pertiwi, dan sejarah pembebasannya merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Pembangunan di Papua harus menjaga semangat pembebasan tersebut: memerdekakan rakyat dari ketertinggalan tanpa mencabut mereka dari ruang hidupnya.
Rakyat percaya bahwa pemerintahan NKRI selalu memiliki kemampuan untuk melakukan otokoreksi ketika dihadapkan pada kepentingan rakyat dan bangsanya. Kepercayaan ini bertumpu pada keyakinan bahwa nurani negara tetap hidup. Modal sosial inilah yang harus dijaga melalui tata kelola yang berkeadaban.
Prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness/Keadilan) menjadi nilai penuntun dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi atas data dan rencana, akuntabilitas atas keputusan, tanggung jawab atas dampak, independensi penilaian, serta keadilan bagi masyarakat adat adalah prasyarat pembangunan yang berkelanjutan.
Kehati-hatian sebagai Kebijaksanaan Waktu dan Amanah Antar Generasi
Dalam konteks Papua, kehati-hatian negara juga harus dipahami sebagai kebijaksanaan dalam mengelola waktu. Tidak semua keputusan strategis keliru karena substansinya; sebagian menjadi problematis karena diambil terlalu cepat, tanpa kesiapan sosial dan institusional yang memadai. Oleh karena itu, kehati-hatian mencakup kemampuan negara mengatur urutan (sequencing) dan tempo (policy pacing) kebijakan, terutama ketika berhadapan dengan keputusan yang bersifat tidak mudah dipulihkan (irreversible).
Dimensi waktu ini terkait erat dengan keadilan antar generasi. Pembangunan Papua tidak hanya berbicara tentang kebutuhan generasi hari ini, tetapi juga tentang hak generasi Papua yang akan datang atas lingkungan hidup, ruang sosial, dan pilihan ekonomi yang masih terbuka. Dalam perspektif ini, negara berperan bukan semata sebagai regulator atau fasilitator, melainkan sebagai steward, penjaga amanah publik jangka panjang yang bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan hari ini tidak menutup kemungkinan masa depan.
Kehati-hatian negara, dengan demikian, bukan sekadar prinsip administratif, melainkan ekspresi tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap generasi lintas waktu. Ia mengharuskan negara untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dampaknya melampaui satu siklus kebijakan, satu periode pemerintahan, atau satu generasi.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawit dan hutan di Papua tidak perlu dan tidak boleh terjebak pada pro dan kontra. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan kebijakan: menimbang manfaat dan risiko secara seimbang, menetapkan batas risiko yang dapat diterima, mengelola waktu secara bijaksana, dan memastikan setiap keputusan berangkat dari data yang kuat serta legitimasi sosial yang nyata.
Kehati-hatian negara dan pemerintah dalam pembangunan Papua bukanlah sikap defensif, melainkan manifestasi tanggung jawab kenegaraan sebagai steward atas amanah rakyat, bangsa, dan negara. Di situlah pembangunan menemukan makna sejatinya: membangun ekonomi tanpa kehilangan nurani, memajukan bangsa tanpa mengorbankan masa depan, serta menjaga amanah negara bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan, dalam pengertian ini, bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan tindakan merawat kehidupan dengan menjaga dan memelihara keutuhan seluruh ciptaan (the integrity of creation). Inilah hakikat rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam) sebagai fondasi etis dan landasan cinta kasih bagi pembangunan yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan, demokratis, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jerry Mrmen, PhD:
Ketua LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan; Dosen FEB UPN Veteran Jakarta; Founder and Advisory Board Member of ATKARBONIST (Carbon Initiative Organization); Advisory Board Member of the Indonesian ESG Professional Association (IEPA); Komisaris Utama KB Bank Indonesia
