AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 secara daring dan luring di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (08/10/2021). Acara ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Sulsel per 30 September 2021. Beberapa capaian program dan diskusi berlangsung selama jalannya acara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus Koordinator Tim VII, Andi Tenrisau, dalam sambutannya secara daring mengungkapkan bahwa sebagai upaya pencapaian target, dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan. Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi mengacu pada beberapa program, yaitu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

Dalam proses diskusi penyampaian capaian dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Andi Tenrisau mengapresiasi Kanwil BPN Provinsi Sulsel dalam hal inovasi-inovasi pelayanan pertanahan. Tak hanya itu, ia juga mengimbau bahwa di sisa tahun 2021 ini untuk terus berupaya meningkatkan capaian serta menjelaskan secara detail apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. “Dapat dipaparkan apa yang menjadi kendala supaya kami dapat meneruskan kepada penanggung jawab substansi terkait beberapa hal ini,” tuturnya.

Dalam paparan dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, didapat capaian berupa realisasi sebesar 74,15% per tanggal 30 September 2021. Dalam aspek program strategis nasional, seperti PTSL dan Reforma Agraria, Kanwil BPN Provinsi Sulsel telah mencapai pemetaan sebesar 98,21% dan capaian Reforma Agraria sebesar 78,22%. Dalam hal Zona Integritas, terdapat 4 Kabupaten/Kota satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Sulsel yang lolos tim penilai internal, yaitu daerah Gowa, Parepare, Wajo, dan Jeneponto. Kantah Kota Makassar juga meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan diharapkan dapat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga  Dorong Investasi dan Pengembangan Wilayah Labuan Bajo, Kementerian ATR/BPN Kembangkan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan Aspek Safeguard

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, berkata bahwa salah satu indikator kinerja Kanwil BPN adalah bagaimana keberhasilannya dalam membangun Zona Integritas (ZI). Ia juga mengapresiasi Kantor Pertanahan di Sulsel yang sudah meraih status WBK maupun menuju WBBM. “Terkait membangun ZI, tidak harus dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana semata. Namun bagaimana komitmen membangun serta memperbaiki sistem layanan kerja,” jelasnya.

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, mengungkapkan apresiasianya terkait penyerapan anggaran Kanwil BPN Sulsel yang cukup tinggi. Ia mengimbau kepada Kanwil BPN Sulsel untuk terus menjaga performa 3 bulan terakhir tahun 2021 serta terus menjaga akuntabilitas. “Saya melihat Kanwil BPN Provinsi Sulsel ketika melakukan evaluasi penyerapan anggaran, sudah menggunakan analisis kegiatan. Ini tepat karena penting melakukan inventarisasi semua kegiatan,” jelas Agust Yulian.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, turut memaparkan dari segi Tata Ruang. Menurut data Kanwil BPN Provinsi Sulsel, terdapat 107 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulsel dan sudah ada 5 daerah yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). “Ini dapat menjadi perhatian bagi teman-teman Kantah. Jika ada permohonan usaha di 5 daerah tersebut, diharap teman-teman tidak lagi melakukan proses KKPR secara manual karena ini sudah otomatis dikeluarkan oleh sistem OSS,” Terang Reny Windyawati.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Dorong Pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah

Apresiasi juga dilontarkan oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, dalam hal capaian PTSL. Ia mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait capaian Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang sangat baik. “Kita masih ingat betapa hebatnya pandemi. Namun teman-teman terus berjibaku dalam menuntaskan target PTSL,” ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, menyoroti terkait implementasi Reforma Agraria. Ia berkata bahwa terkait dengan Penataan Agraria, Kanwil BPN Provinsi Sulsel mempunyai capaian yang baik dibuktikan dengan kinerja nasional, di mana Kanwil BPN Provinsi Sulsel menduduki peringkat 3 nasional. Ia menambahkan terkait Reforma Agraria bahwa pihaknya tengah merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan yang lebih jelas dan dapat diukur progresnya. “Sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan Reforma Agraria dan capaian kinerja dapat dihitung dengan jelas,” tutupnya. (AR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia