“Kalau tidak ada halangan, Presiden akan hadir pada hari Senin (26/8) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin dalam rangka peresmian MPP Lippo Plaza Keboen Raya Bogor,” kata CEO Lippo Karawaci John Riady di Bogor, Jumat.
John mengatakan bahwa MPP menempati area seluas 740 meter persegi. MPP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 145 jenis layanan dan perizinan dari 14 instansi pemerintah, seperti kementerian terkait, BUMN, BUMD, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bogor.
Terkait dengan peresmian tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pemeriksaan langsung mengenai kesiapan dari MPP pada hari Jumat.
John mengatakan bahwa lokasi MPP di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor merupakan dukungan perusahaan terhadap program-program pemerintah dan upaya untuk terus melayani masyarakat.
“Kami bersyukur menjadi bagian dari program sinergi swasta dan pemerintah ini,” katanya.
John juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang akan meluangkan mengunjungi MPP serta kepada Menpan RB dan Wali Kota Bogor yang telah mempercayakan Lippo Keboen Raya Bogor sebagai lokasi MPP.
Pemkot Bogor memberi nama MPP di lokasi ini sebagai Graha Tiyasa yang dalam bahasa Sunda berarti segala ada dan muda diselesaikan, ujar John.
Instansi pemerintah yang tergabung dalam MPP ini, antara lain, DPM PTSP Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, PDAM Tirta Pakuan, Polres Kota Bogor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi Kelas 1, dan Bank BJB, Samsat.
Terkait dengan kunjungan ke Graha Tiyasa, Bima Arya menjelaskan bahwa hadirnya MPP merupakan bagian dari program reformasi birokrasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.
“Memang saat ini Pemkot Bogor sudah punya layananan daring untuk warga. Namun, masyarakat juga masih butuh untuk datang langsung. Jadi, MPP ini memadukan keduanya,” ujar Bima Arya.
Hadirnya MPP ini, menurut Bima Arya, akan membuat warga Kota Bogor lebih mudah dan nyaman mengurus segala sesuatunya, termasuk administrasi kependudukan.
“Memang ada beberapa yang tetap dibatasi sebagai contoh untuk pengurusan paspor, yakni 50 permohonan per hari dan pengurusan kartu keluarga dan perubahan status,” katanya.
Bima menyampaikan untuk pengurusan nikah juga bisa dilakukan di MPP, termasuk memanggil penghulu, bahkan kalau perlu dirinya kalau ada waktu bersedia hadir untuk menjadi saksi.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
