Jakarta ((Feed)) – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong pemerintah menggunakan pemanfaatan data raksasa untuk mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan dengan memberdayakan teknologi.
Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif PB IDI dr Mariya Mubarika mengatakan di Jakarta, Jumat, pemanfaatan data raksasa ditujukan untuk mengumpulkan satu komunitas masyarakat yang dibagi dalam kelompok Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan seluruh data mengenai kesehatannya.
“Jadi dalam satu aplikasi melingkupi FKTP, berisi riwayat kesehatan masyarakat, risiko kesehatan, pola hidup, partisipasi aktif masyarakat,” katanya.
Ia mengemukakan bahwa pemanfaatan data raksasa di bidang pelayanan kesehatan sudah dilakukan di seluruh dunia khususnya di negara-negara maju. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menganjurkan pada negara-negara berkembang turut memanfaatkan teknologi data raksasa.
Dengan pemanfaatan data raksasa, kata dia, kesehatan masyarakat bisa lebih terpantau sebagai program pencegahan dan pengobatan bagi yang sakit menjadi lebih efisien.
Saat ini BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional telah memiliki 223 juta peserta atau hampir 85 persen dari total seluruh penduduk Indonesia.
Dari seluruh peserta JKN tersebut, BPJS Kesehatan telah mengantongi seluruh data penduduk secara umum, dan riwayat kesehatan peserta yang pernah melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan.
Mariya Mubarika meyakini pemanfaatan data raksasa di bidang pelayanan kesehatan bisa menekan biaya program JKN dengan pengobatan yang lebih efisien dan menghindari defisit.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
