“Ke-296 personel ini merupakan gabungan dari berbagai satuan dibantu instansi samping yang ada di Pamekasan ini,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo di Pamekasan, Jumat.
Menurut Kapolres, ada lima instansi yang dilibatkan dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar 20 Oktober 2019 itu.
Masing-masing sebanyak 100 personil dari jajaran Polres Pamekasan, 110 personil dari Dalmas Polsek Jajaran, 40 personil Kodim 0826 Pamekasan, 20 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan, serta sebanyak 20 personil dari Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pamekasan.
“Mulai hari ini, para personel yang berjumlah raturan orang ini sudah bertugas melakukan pengamanan, melakukan deteksi dini, mencegah berbagai upaya dan berbagai kemungkinan akan adanya upaya-upaya yang bisa membuat kericuahan saat pelantikan berlangsung,” katanya.
Kapolres menjelaskan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden memang digelar di Jakarta, akan tetapi di daerah juga harus melakukan berbagai bentuk antisipasi.
“Dan seperti kita ketahui bersama, menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden situasi kamtibmas di Ibu Kota mengalami peningkatan ekskalasi. Bahkan hal itu terjadi sejak menjelang pelantikan anggota DPR RI, beberapa waktu lalu,” katanya, menjelaskan.
Menurut Kapolres, sesuai dengan arahan dari Polda Jawa Timur, ada enam hal yang harus menjadi perhatian petugas dalam mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kali ini.
Pertama, meningkatkan kegiatan deteksi dini dan aksi terhadap seluruh perkembangan kerawananan di wilayah Jawa Timur guna mengeliminir terjadinya gungguan Kamtibmas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Kedua, melaksanakan kegiatan penggalangan dan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara persuasif, edukatif, supaya masyarakat tidak mudah terpancing terhadap semua ajakan yang bersifat provokatif.
“Ketiga, hendaknya melakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder di wilayah masing-masing guna mengakomodir tuntutan dari masyarakat sehingga tercipta dan terjamin situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Jawa Timur,” katanya.
Selanjutnya, Polda Jatim meminta agar polres jajaran melibatkan pasukan Polwan/Tim Asmaul Husna dan tim negosiator agar lebih berperan secara optimal untuk mencegah timbulnya aksi anarkis di lapangan.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
