Beberapa pakar berpendapat bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta idealnya ialah sosok yang netral, adil, dan tepat serta mampu mengharmonisasikan situasi sosial, budaya, dan politik di masyarakat yang sudah terpolarisasi.
Tak lama lagi, masa tugas lima tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama yang sudah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk selanjutnya diproses di TPA (Tim Penilai Akhir).
Dari tanggapan beberapa pengamat, anggota DPD RI asal DKI Jakarta, peneliti senior BRIN, dan dari unsur-unsur masyarakat, menilai bahwa sosok figur yang tepat, adil, dan netral adalah Bahtiar; dengan pertimbangan pengalaman di pemerintahan sebagai Direktur Ormas Dirjen Polpum Kemendagri, yang dikenal dekat dengan kalangan jurnalis di Indonesia ini juga pernah menjadi pejabat madya atau pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau, beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI.
“Dr.Bahtiar sudah punya rekam jejak di Kemendagri dengan berbagai posisi strategis mengurus bidang kebangsaan, ketahanan seni budaya ini juga sangat memahami mengurus daerah, mempunyai jaringan yang luas dengan lintas tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, seniman, budayawan, pekerja seni,ormas, penggiat lingkungan, dan media”
Lebih lanjut Prof Dr Jimly Assiddiqie, tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta yang dicalonkan oleh DPRD DKI Jakarta, figur Dr Bahtiar yang lebih tepat, adil, dan netralitas merupakan hal penting sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang ditegaskan Prof Jimly, figur Dr Bahtiar yang lebih ideal karena memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti yang telah ditentukan.
DKI Jakarta memang memerlukan figur baru pemimpin daerah DKI Jakarta yang netral atau tidak punya beban politik. Sementara, DKI Jakarta membutuhkan figur yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, di posisi yang netral dan mampu mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan.
Jika sosok atau figur pemimpin seperti Dr.Bahtiar yang nanti akan terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, maka seperti yang disampaikan juga oleh peneliti senior BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Prof Dr Siti Zuhro, DKI Jakarta akan bisa lebih berkembang maju karena dipimpin oleh pemimpin daerah yang sudah memahami alur pemerintahan sebagai “bekal” mengelola DKI Jakarta bersama jajaran struktural lainnya dan “…mampu mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah… serta dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta secara vertikal maupun horisontal….”
Selain itu, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, sosok figur Dr Bahtiar memang yang paling tepat karena sudah dikenal netral dan dekat dengan masyarakat serta kemampuan mengharmonisasikan kepentingan masyarakat yang multikultur dan dengan latar belakang tentang nilai-nilai kebangsaan. Sehingga, selain itu sosok Dr.Bahtiar akan lebih berkemampuan mengelola DKI Jakarta tanpa harus terjebak dengan politik praktis
Sosok Bahtiar tidak mempunyai “beban” atau “kepentingan politik” sehingga lebih mudah melakukan komunikasi publik kearifan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengharmonikan “polarisasi” ditengah masyarakat dan DKI Jakarta sebagai barometer nasional. Maka, pentingnya latar belakang netralitas, diharapkan figur Dr.Bahtiar dapat menjadi pertimbangan Presiden RI dan Tim Penilai Akhir (TPA). (*)
