AGRARIA.TODAY – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke VII yang bertempat di Claro Hotel Makassar pada Senin (21/03/2022). Pada kesempatan ini Surya Tjandra membahas isu terkait pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, pada tahun 2016, BPN digabung dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Hal ini digabungkan dengan tujuan supaya pemberian hak dengan tata ruang tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memperbaiki administrasi pertanahan, salah satunya melalui program revolusioner yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Yang diusung dengan tujuan agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dengan baik. “Ini yang ingin dibereskan bersama, artinya jika pendaftaran tanah sudah lengkap, sesuai fisik dan yuridis, pengukuran juga sudah harus benar,” terang Surya Tjandra.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengemukakan tantangan besar Kementerian ATR/BPN yang juga tengah menjadi fokus utama, yakni memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. “Dalam situasi transisi saat ini, butuh dedikasi dan semangat dari Kementerian ATR/BPN. Selagi kita daftarkan tanah, pelan-pelan juga kita lakukan digitalisasi layanan-layanan pertanahan dan ruang. Ini memang arahan Pak Presiden yang harus dilakukan,” tutupnya.
Sebagai salah satu Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Surya Tjandra berbagi pengalaman dan kiprahnya serta persoalan dan gagasan-gagasan dalam aspek pertanahan dan ruang. Ia bercerita, sebelumnya ia pernah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) pada tahun 1999, sewaktu masih bekerja di salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. “Sebenarnya terobosan seperti ini menjadi penting, sehingga kita dapat tahu kira-kira bagaimana posisi kita sebagai masyarakat Tionghoa di Indonesia,” ujarnya.
Bicara soal kiprah dan peran etnis Tionghoa di Indonesia, Surya Tjandra juga bercerita terkait kunjungannya ke Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada Oktober 2021 lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia sempat bertemu dengan Bupati Kaimana, Freddy Thie yang juga merupakan Bupati dengan etnis Tionghoa pertama di Kabupaten Kaimana.
“Ini merupakan peran yang luar biasa. Pak Freddy Thie pula yang pertama kali membangun pelabuhan dan bandara pertama di Kabupaten Kaimana. Tentu akan menarik jika kita juga dapat pecah telur melakukan hal ini di daerah lainnya,” terang Surya Tjandra.
Surya Tjandra bercerita lebih lanjut terkait sepak terjangnya yang dimulai dari aktivis, politisi, hingga saat ini mendapat amanah menjadi wakil Menteri. Sebelum didapuk oleh Presiden RI, Joko Widodo menjadi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sempat menjadi salah satu kandidat calon pimpinan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama kali saya merasakan menjadi seorang Tionghoa dan pengalaman politik adalah ketika saya menjadi salah satu kandidat calon pimpinan KPK. Saya masuk 8 (delapan) besar yang saat itu panitia seleksinya adalah 9 srikandi. Terlebih ketika saya diamanahi oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Wakil Menteri. Saya berasal dari latar belakang keluarga yang penuh kerja keras, orang tua saya dulunya jualan ayam, Pak/Bu,” tuturnya. (AR/YS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
