Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terpusat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PNBP Terpusat di R Hotel Rancamaya, Bogor, Senin (22/4).
Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN membuka acara yang bertemakan “Prioritas Tepat Sasaran”. Sekjen mengatakan bahwa pengelolaan PNBP ini sangat penting. “Seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan PNBP diharapkan dapat makin memahami pengelolaan PNBP,” ujarnya.
Menurut Sekjen untuk mencapai kinerja pelayanan PNBP dibutuhkan adanya sistem pelayanan kepada masyarakat yang secara terus menerus lebih baik dan lebih menghadirkan kepastian kepada masyarakat. “Kita harus bisa membuat pencapaian kinerja layanan PNBP, diharapkan di tahun 2019 ini peningkatan PNBP harus lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya.
Ditemui di tempat yang sama, Gabriel Tribawa selaku Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Gabriel Tribawa mengatakan bahwa, untuk meningkatkan pelayanan PNBP yaitu salah satunya dengan membiayai layanan yang kita berikan kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang kita punya, yaitu: Program Prioritas Nasional, Prioritas Pidana, dan Prioritas Kelembagaan. “Program ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2016”, sahutnya.
Tujuan diadakannya acara evaluasi ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan PNBP di tahun sebelumnya, kendala apa yang dialami di tahun sebelumnya agar dibenahi untuk mencapai layanan PNBP yang lebih baik di tahun 2019.
Peserta yang datang pada kegiatan ini sebanyak 203 orang yang berasal dari Kementerian Keuangan, yaitu: Direktorat PNBP, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan peserta dari Kementerian ATR/BPN terdiri dari: Sekretariat Direktoral Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B, Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Kantor Pertanahan Kota Bogor. (AM/AF)
